Blog

Pengaturan Pengupahan Terbaru

Latar Belakang Pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”), yang mulai berlaku sejak 23 Oktober 2015. PP 78/2015 adalah sebagai pengaturan lanjutan secara khusus mengenai pengupahan. Dengan diterbitkan peraturan baru tersebut terdapat beberapa pengaturan yang baru seperti yang terurai dibawah ini. Upah dan Pendapatan Non Upah Kebijakan…
Read more

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terbaru

   Latar Belakang Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker No. 35/2015”) jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker No. 16/2015”), yang mulai berlaku sejak 23 October 2015. Permenaker 16/2015 mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja…
Read more

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015)

Latar Belakang Pada tanggal 30 Juni 2015, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (“PP No. 46/2015”). PP No. 46/2015 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (“UU No. 40/2004”). Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai…
Read more

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Latar Belakang Program jaminan pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah  No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (“PP 45/2015”). PP 45/2015 mulai berlaku  sejak tanggal 1 Juli 2015. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun,…
Read more

Implementasi Upah Minimum Provinsi

Latar BelakangPengaturan upah minimum provinsi (“UMP”) ditujukan untuk melindungi upah pekerja agar dapat memperoleh penghasilan guna memenuhi penghidupan yang layak. Sebelumnya, UMP disebut sebagai upah minimum regional tingkat I (“UMR Tk I”). Kemudian, melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal…
Read more