Archive for category Perlindungan Tenaga Kerja

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri  - Hukum Tenaga KerjaTenaga Kerja

Definisi mengenai tenaga kerja disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yaitu:

“ Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka terdapat beberapa unsur yang dapat diketahui, yaitu:

  1. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan.
  2. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu menghasilkan barang dan/atau jasa.
  3. Tenaga kerja menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan sendiri atau untuk masyarakat.

Apabila ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi, maka seseorang dapat disebut sebagai seorang tenaga kerja. Menurut Pasal 5 UU Ketenagakerjaan setiap tenaga kerja berhak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan.

Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak dan Perempuan

Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, bidang ketenagakerjaan menjadi obyek yang sangat penting di dunia pada umumnya dan merupakan salah satu penunjang ekonomi bagi kemajuan negara Indonesia pada khususnya. Setiap pengusaha baik perserorangan maupun badan hukum pasti membutuhkan peran tenaga kerja. Tenaga kerja berperan penting dalam membantu meningkatkan prospek perusahaan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal proses produksi perusahaan. Apabila melihat kepada tenaga kerja sebelumnya, masih banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja laki-laki. Namun, sekarang ini perusahaan tidak hanya mempekerjakan tenaga kerja laki-laki saja, tetapi juga mempekerjakan tenaga kerja perempuan bahkan anak-anak yang masih belum cukup umur untuk dapat dipekerjakan. Tenaga kerja juga harus diberikan perlindungan yang menjadi salah satu hak mereka dan untuk mengetahui adanya perlindungan maupun batas-batas dalam mempekerjakan anak dan wanita, Pemerintah Indonesia membentuk peraturan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan yaitu dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), terutama yang terdapat dalam Bab X yang mengatur mengenai Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan.

I.    Perlindungan terhadap pekerja anak

Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan.

Pada dasarnya Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak bagi pekerja anak, sebagai berikut: Read the rest of this entry »

, , , , ,

No Comments

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing

Latar belakang

Sejalan dengan perkembangan era globalisasi dan meningkatnya pembangunan di segala sektor kehidupan, maka tentunya diperlukan pula kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidangnya. Tenaga kerja lokal yang telah di didik dan di latih melalui program pelatihan kerja dapat berperan secara total dan profesional, akan tetapi ada kalanya suatu perusahaan di Indonesia juga membutuhkan tenaga kerja asing untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya khusus sesuai dengan keahliannya, sehingga tuntutan mempekerjakan tenaga kerja asing juga tidak dapat dielakkan. Menyadari akan hal tersebut,  pemerintah telah memasukkan aturan-aturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) pada Bab VII yang  mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Tenaga kerja asing yang berada dan bekerja di Indonesia wajib untuk tunduk dan dilindungi dengan UU Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan yang menyangkut perlindungan tenaga kerja asing mengatur antara lain:

1. Izin

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud tersebut, tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Alasan diperlukannya izin penggunaan tenaga kerja asing agar penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments