purchase ventolin online xenical no prescription soma vs robaxin clomid buy

Posts Tagged Pekerja

Pengaturan Pengupahan Terbaru

Latar Belakang

Pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”), yang mulai berlaku sejak 23 Oktober 2015. PP 78/2015 adalah sebagai pengaturan lanjutan secara khusus mengenai pengupahan. Dengan diterbitkan peraturan baru tersebut terdapat beberapa pengaturan yang baru seperti yang terurai dibawah ini.

Upah dan Pendapatan Non Upah

Kebijakan pengupahan ditujukan untuk pencapaian penghasilan baik dalam bentuk upah maupun pendapatan non upah yang memenuhi penghidupan layak bagi pekerja/buruh. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Upah tersebut terdiri atas beberapa komponen yaitu; (i) upah tanpa tunjangan; (ii) upah pokok dan tunjangan tetap; atau (iii) upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Pendapatan non upah dapat berupa tunjangan hari raya keagamaan, bonus, uang pengganti fasilitas kerja, dan/atau uang servis pada usaha tertentu.

Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu secara harian, mingguan, atau bulanan, atau satuan hasil sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati.

Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan dengan memberikan bukti pembayaran upah dengan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja/buruh.

Untuk perihal hari atau tanggal yang jatuh pada hari libur, hari istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran upah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Peninjauan upah dilakukan oleh pengusaha secara berkala untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup dan/atau peningkatan produktivitas kerja dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Jenis Upah

Pekerja/buruh yang tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan berhalangan dan melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya tetap dibayar upahnya yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja atau pada waktu istirahat mingguan atau pada hari libur resmi, wajib membayar upah kerja lembur sebagai kompensasi kepada pekerja/buruh.

Pengusaha yang ingin memberikan pesangon kepada pekerja/buruh, komponen dasar perhitungan uang pesangon meliputi;

  1. Upah pokok;
  2. Tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Dalam hal pengusaha memberikan upah tanpa tunjangan, dasar perhitungan uang pesangon dihitung dari besarnya upah yang diterima oleh pekerja/buruh. Upah pembayaran pesangon diberikan dengan ketentuan;

  1. Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulam adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari;
  2. Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota; atau
  3. Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 bulan terakhir.

Upah untuk perhitungan pajak penghasilan dapat dibebankan kepada pengusaha atau pekerja/buruh yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran Upah dalam Keadaan Kepailitan

Pengusaha yang dinyatakan pailit oleh pengadilan maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya setelah pembayaran para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Apabila pekerja/buruh jatuh pailit maka upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak termasuk dalam kepailitan kecuali ditetapkan lain oleh hakim dengan ketentuan tidak melebihi 25% dari upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang harus dibayarkan.

Apabila uang yang disediakan oleh pengusaha untuk membayar upah disita oleh juru sita berdasarkan perintah pengadilan maka penyitaan tersebut tidak boleh melebihi 20% dari jumlah upah yang harus dibayarkan.

Upah Minimum

Pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur wajib menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman upah bulanan terendah bagi pekerja/buruh yang terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Penetapan tersebut dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Gubernur menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/buruh pada sektor yang bersangkutan.

Pengenaan Denda dan Pemotongan Upah

Pengusaha atau pekerja/buruh yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama  karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah sesuai yang diperjanjikan dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut dengan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja/buruh;

  1. Mulai dari hari ke empat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;
  2. Sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan.

Pemotongan upah oleh pengusaha adalah untuk; (i) denda; (ii) ganti rugi; dan/atau (iii) uang muka upah dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama. Jumlah keseluruhan pemotongan upah paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh.

Erinda Resti Goesyen

, , , , , , , , , ,

No Comments

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015)

rp_Logo_BPJS_Ketenagakerjaan.jpgLatar Belakang

Pada tanggal 30 Juni 2015, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (“PP No. 46/2015”). PP No. 46/2015 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (“UU No. 40/2004”). Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap (“JHT”).

Kepesertaan Program JHT

Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara (“Pemberi Kerja”) wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program JHT kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”), sesuai penahapan kepesertaan.

Penahapan kepesertaan diatur dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Penahapan ini dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas (i) usaha besar; (ii) usaha menengah; (iii) usaha kecil; dan (iv) usaha mikro. Pendaftaran kepesertaan ini wajib dilakukan mulai tanggal 1 Juli 2015. Usaha mikro tidak diwajibkan untuk mengikuti program JHT.

Peserta program JHT terdiri atas (i) peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja; dan (ii) peserta bukan penerima upah. Peserta penerima upah meliputi: Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

No Comments

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Latar Belakang

Program jaminan pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah  No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (“PP 45/2015”). PP 45/2015 mulai berlaku  sejak tanggal 1 Juli 2015. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia (“Jaminan Pensiun”).

Kepesertaan Program Jaminan Pensiun

Dalam melaksanakan program tersebut, pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta program Jaminan Pensiun kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”).

Yang berhak untuk menjadi peserta Jaminan Pensiun adalah:

  1. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan;
  2. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”), terdapat 2 (dua) jenis perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”).

Hubungan kerja

Berdasarkan Pasal 51 UU No.13/2003 perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. Apabila perjanjian kerja tersebut dibuat secara lisan, maka pemberi kerja berkewajiban untuk mengeluarkan surat pengangkatan untuk pekerja. Surat penangkatan tersebut sekurang-kurangnya berisi informasi tentang (i) nama dan alamat pekerja, (ii) tanggal pekerja mulai bekerja, (iii) tipe pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja, (iv) jumlah upah yang menjadi hak pekerja.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat: Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

No Comments

Perjanjian Kerja Bersama

Ketentuan mengenaiPerjanjian Kerja Bersama (“PKB”) diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (“Permenaker 16/2011”).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permenaker 16/2011, PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dankewajiban kedua belah pihak.

Pasal 22 Permenaker 16/2011 mengatur bahwa PKB paling sedikit memuat:

  1. nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat buruh;
  2. nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan;
  3. nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
  4. hak dan kewajiban pengusaha;
  5. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
  6. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB; dan
  7. tanda tangan para pihak pembuat PKB.

Read the rest of this entry »

, , , , ,

No Comments