Posts Tagged Pengupahan

Implementasi Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi - Lekslawyer Jakarta LawyerLatar Belakang

Pengaturan upah minimum provinsi (“UMP”) ditujukan untuk melindungi upah pekerja agar dapat memperoleh penghasilan guna memenuhi penghidupan yang layak. Sebelumnya, UMP disebut sebagai upah minimum regional tingkat I (“UMR Tk I”). Kemudian, melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum Pasal 1 angka 1, UMR Tk I kemudian diubah menjadi UMP.

Ketentuan UMP

Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (“Permenakertrans No. 7/2013”) menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai UMP adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa UMP adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok, termasuk tunjangan tetap.

Gambaran atas UMP dapat dilihat pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 (“Pergub DKI Jakarta 176/2015”). UMP tahun 2015 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“DKI Jakarta”) adalah sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian, besaran UMP di DKI Jakarta tersebut sudah termasuk upah pokok dan tunjangan tetap.  Read the rest of this entry »

, , , , , ,

No Comments

Tata Cara Pemberian Denda dan Pengurangan Upah Buruh

Latar Belakang

Tata cara pemberian denda dan pemotongan upah oleh pemberi kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (“PP No. 8/1981”). Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Berdasarkan Pasal 12 PP No. 8/1981, pada dasarnya upah diberikan dalam bentuk uang. Namun, sebagian dari upah dapat diberikan dalam bentuk lain, dengan ketentuan bahwa nilainya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai upah yang seharusnya diterima oleh buruh. Adapun, bentuk lain dari upah tidak dapat diberikan dalam bentuk alkohol, obat terlarang atau bahan obat-obatan terlarang.

Pengenaan Denda

Denda atas suatu pelanggaran hanya dapat dilakukan jika hal tersebut diatur secara tegas di dalam perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan. Besarnya denda untuk setiap pelanggaran harus ditentukan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) PP No. 8/1981 menyebutkan bahwa denda yang dikenakan oleh pengusaha kepada buruh tidak dapat digunakan untuk kepentingan pengusaha atau untuk kepentingan biaya operasional pengusaha. Apabila suatu perbuatan telah dikenakan denda oleh pengusaha, maka pengusaha tersebut dilarang untuk menuntut ganti rugi terhadap buruh yang bersangkutan.

  Read the rest of this entry »

, , , , ,

No Comments

Pengupahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) pada Bab 10 mengatur tentang Pengupahan. Menurut Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

a). upah minimum;

b). upah kerja lembur;

c). upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d). upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;

e). upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; Read the rest of this entry »

, , , , ,

No Comments