Category Archives: Articles

Aspek-Aspek Penting UU Cipta Kerja Berkenaan dengan Sektor Ketenagakerjaan

Pendahuluan                 Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting yang terdampak atas terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"). Sebagaimana yang telah diketahui, UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan-ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") meninggalkan ketidakpastian mengenai praktik ketenagakerjaan diantara pelaku usaha. Pemerintah Indonesia merespon…
Read more

Perubahan Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Daring

Latar Belakang Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di dalam Perusahaan Jaringan (“Permenaker 3/2019”). Adapun  Permenaker 3/2019 mengubah beberapa ketentuan terkait dengan tata cara wajib lapor ketenagakerjaan (“WLK”) agar dapat diintegrasikan dengan sistem online…
Read more

Penyakit Akibat Kerja

Pada tanggal 29 Januari 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (“Perpres 7/2019”). Perpres 7/2019 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (“PP 4/2015”). Perpres 7/2019 menetapkan 83 (delapan puluh tiga) penyakit…
Read more

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Konsiliasi

Pengertian Konsiliasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PHI”), mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU PHI, konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisishan pemutusan hubungan kerja atau perselisishan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau…
Read more

Prosedur Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Dinas Ketenagakerjaan

Perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dapat diselesaikan dengan melalui dua jalur yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Namun Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 (“UU PHI”) tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, mengatur bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu…
Read more